Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget Atas Postingan

100 Contoh Judul Skripsi Jurusan Hukum Tata Negara

100 Contoh Judul Skripsi Jurusan Hukum Tata Negara

Vadcoy.com - Pada postingan kali ini, Admin mau memberikan beberapa contoh judul skripsi Jurusan Hukum Tata Negara yang bisa dijadikan referensi untuk Anda semua. Terutama bagi Anda mahasiswa semester akhir yang sedang menggarap skripsi pada Jurusan Hukum Tata Negara. Berikut ini adalah 100 contoh judul skripsi Jurusan Hukum Tata Negara.

Contoh judul skripsi Jurusan Hukum Tata Negara 1-50

1. PENERAPAN ASAS NON DISKRIMINASI BERDASARKAN GAAT/WTO AGREEMENT DALAM KEBIJAKAN PROGRAM MORIL NASIONAL INDONESIA 
2. FUNGSI DAN PERANAN BADAN PERWAKILAN DLM SISTEM KETATANEGARAAN (TINJAUAN KRITIS TERHADAP PERJALANAN DEMOKRASI DI INDONESIA)
3. PENGAWASAN PREVENTATIF DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN (STUDI KASUS PADA POLA PENGOLAHAN PUPUK UREA PADA ANEKA KIMIA) 
4. PENGAWASAN DPRD KOTA MALANG TERHADAP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN ANGGARAN WALIKOTA MALANG ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
5. KEDUDUKAN PEGAWAI NEGERI DI DLM KEANGGOTAAN DPRD (STUDI DI DPRD KOTA TEGAL)

6. KEDUDUKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM PEGAWAI PERUSAHAAN NEGARA (STUDI DI PT SEMEN TIGA RODA)
7. PELAKSANAAN PHK BERDASARKAN UU NO 12 TH 1964 (STUDI DI KANTOR DEPARTEMEN TENAGA KERJA JAWA TENGAH)
8. EFEKTIFITAS IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KELURAHAN KALIWADAS KECAMATAN ADIWERNA KABUPATEN TEGAL
9. PELAKSANAAN INSTRUKSI MENTRI DALAM NEGERI NO 8 TH 90 TENTANG PEMBINAAN LSM (STUDI DI KANTOR SOSPOL KOTA CIREBON)
10. PELAKSANAAN PENDIDIKAN PROFESIONAL PADA SMU BERDASARKAN UU NO 2/89 DI KOTA BREBES

11. PELAKSANAAN PERDA NO 6 TH 1977 TENTANG KEBERSIHAN, KERAPIAN, KEINDAHAN, KESEHATAN, KETERTIBAN, DAN KEAMANAN  DALAM RANGKA MENCIPTAKAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN MAJALENGKA
12. KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH DALAM PENATAAN TRAYEK ANGKUTAN UMUM BUS, NON BUS DAN ANGKUTAN BARANG DI KABUPATEN REMBANG
13. HUBUNGAN KERJA CABANG DINAS PERINDUSTRIAN PROPINSI DATI I JAWA BARAT DENGAN KANTOR DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DI KABUPATEN BANDUNG
14. DAMPAK KEPENDUDUKAN DI DLM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BATANG
15. PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO 6 TH 92 TTG PENGELOLAAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN DLM UPAYA MENUNJANG PEMBANGUNAN LINGKUNGAN PERKOTAAN DI KABUPATEN SEMARANG

16. KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR DEPARTEMAN TENAGA KERJA KABUPATEN TEGAL DALAM MENGHADAPI MASALAH KETENAGAKERJAAN 
17. EFEKTIFITAS PELAKSANAAN HAK ANGKET DPR RI DALAM PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMERINTAHAN YANG BENAR
18. PERANAN BIRO KEUANGAN DALAM MEMPERTANGGUNGJAWABAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI PROPINSI JAWA TIMUR
19. PELAKSANAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA DI PT. KING RUBBER SEMARANG 
20. PERANAN DPRD DALAM RANGKA MELAKSANAKAN FUNGSI ANGGARAN TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) KOTA MALANG PERIODE TAHUN 2018-2020

21. PENGARUH PENGAWASAN INSPEKTORAT WILAYAH KABUPATEN TERHADAP PEMBANGUNAN DESA DI KECAMATAN ADIWERNA, KECAMATAN TALANG, KECAMATAN RANDU GUNTING KABUPATEN TEGAL
22. ANALISIS TERHADAP PASAL 68 AYAT 1 UU NO 22 TH 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DALAM KAITANNYA DENGAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NO 14 TH 2001 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN KOTA SURABAYA
23. PROSEDUR PEMBAYARAN ANGGARAN PEMBANGUNAN MELALUI KANTOR PERBENDAHARAAN NEGARA JABAR DITINJAU DARI SEGI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
24. ANALISIS TERHADAP POSISI DAN FUNGSI DPRD MENURUT UU NO 22 TH 1999 TTG PEMERINTAHAN DAERAH 
25. IMPLIKASI BERLAKUNYA UU RI NO 40 TH 1999 TENTANG PERS TERHADAP KEBEBASAN PERS

26. PERAN DPRD KABUPATEN BANDUNG DALAM PENETAPAN TATA TERTIB DPRD DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2018 
27. OPTIMALISASI PENGAWASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH OLEH DPR DAERAH MENURUT UU NO 22 TH 1999 DI KABUPATEN MAJALENGKA
28. PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO 8 TH 1999 TENTANG RETRIBUSI PASAR DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP ANGGARAN DAN BELANJA DAERAH DI KOTA JOGJAKARTA
29. PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO 25 TH 2000 TENGTAN PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN ADIWERNA KAB TEGAL) 
30. PERANAN KEPALA DESA DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DESA MENURUT UU NO 32 TH 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DESA DI DESA GUMALAR KECAMATAN ADIWERNA KABUPATEN TEGAL
 

31. PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH NO 18 TH 2002 TENTANG PENGELOLAAN KEBERSIHAN DI KOTA BANDUNG
32. PERAN DINAS PENGELOLAAN PASAR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI DAERAH KOTA CIREBON
33. STUDI KEMANFAATAN DANA PERIMBANGAN BAGI PEMERINTAH KOTA BOGOR
34. STUDI KOMPARATIF PELAKSANAAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DI KOTA JAKARTA SEBELUM DAN SESUDAH DI BENTUKNYA DINAS KETERTIBAN KOTA JAKARTA
35. PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN MALANG

36. PERANAN DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI JAWA TIMUR DALAM PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BUS PERKOTAAN DI WILAYAH AGLOMERASI PERKOTAAN
37. IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD PROPINSI JAWA BARAT  TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH MENURUT UU NO 22 TH 1999
38. IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PARKIR DALAM OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA SEMARANG
39. PENGGUNAAN TANAH EKS BENGKOK SETELAH PERALIHAN SISTEM PEMERINTAHAN DESA MENJADI KELURAHAN (STUDI KASUS DI KABUPATEN CIREBON) 
40. PERANAN BAPPEDA DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI KOTAMADYA YOGYAKARTA

41. ARTI PENTINGNYA PEMILU DALAM MEMYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN DESA DI DAERAH TK II KABUPATEN BANDUNG
42. PERANAN LEMBAGA MUSYAWARAH DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DAERAH TK II KABUPATEN SURAKARTA 
43. EFEKTIVITAS FUNGSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI YOGYAKARTA
44. PEMERIKSAAN PAJAK PENGHASILAN DALAM SISTEM KEUANGAN NEGARA (SUATU KAJIAN HUKUM NEGARA)
45. PERGESERAN KEWENANGAN MPR MENURUT UUD 1945

46. FUNGSI BAPPEDA KABUPATEN BREBES DALAM PERENCANAAN TATA RUANG KOTA BERWAWASAN LINGKUNGAN 
47. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DALAM SISTEM KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN BANDUNG 
48. IMPLEMENTASI PASAL 27 UUD 45 TENTANG HAK TIAP-TIAP WARGA NEGARA BERHAK ATAS PEKERJAAN DAN PENGHIDUPAN YANG LAYAK BAGI KEMANUSIAAN PADA MASA KEKUASAAN ORDE BARU (KAJIAN KRITIS PRAKTEK HAM BAGI RAKYAT INDONESIA MASA ORDE BARU)
50. PERKEMBANGAN WEWENANG DAN HAK DPR MENURUT UUD 1945, KONSTITUSI RI 1945, UUD 1950 DAN UUD 1945 SETELAH PERUBAHAN

Contoh judul skripsi Jurusan Hukum Tata Negara 51-100

51. KERJA SAMA PEMERINTAH DESA DAN BPD DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN (STUDI KASUS DESA RAJAGALUH KECAMATAN RAJAGALUH KABUPATEN MAJALENGKA) 
52. PERANAN BADAN PETIMBANGAN DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DI JOGJAKARTA
53. PERAN DPRD DALAM DINAMIKA POLITIK PADA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH BERDASARKAN UU NO 22 TH 1999 (STUDI KASUS DPRD KABPATEN CILACAP) 
54. KEDUDUKAN DAN PERANAN MENTERI NEGARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN RI PADA MASA ORDE BARU 
55. PERANAN APARAT PERPAJAKAN DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN WAJIB PAJAK UNTUK MEMBAYAR PAJAK


56. DAMPAK PERUBAHAN SISTEM KETATANEGARAAN RI TERHADAP PELAKSANAAN UU KEWARGANEGARAAN RI 
57. URGENSI KOMISI KONSTITUSI DALAM PROSES PENYEMPURNAAN AMANDEMEN UUD 1945 
58. TINJAUAN KEDUDUKAN KEPOLISIAN NEGARA RI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA 
59. PERANAN DPRD DALAM PENCALONAN, PEMILIHAN DAN PENETAPAN BUPATI KEDIRI 
60. RESPON MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN PEMILIHAN LANGSUNG KEPALA DAERAH DI KABUPATEN SAMARINDA

61. KEGUNAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN FISIK DAERAH 
62. KEDUDUKAN BUPATI KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DAERAH (STUDI KOMPARATIF MENURUT UU NO 5 TH 1974 DG UU NO 22 TH 1999) 
63. STRATEGI DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANTUL DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE 
64. PERANAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KOTA YOGYAKARTA DALAM MENEGAKKAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA (STUDI KOMPARATIF SEBELUM DAN SESUDAH SETELAH UU NO 22 TH 1999)
65. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PEMBERHENTIAN PNS DI PTIN SAMPANG 

66. PERANAN DPRD DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN BANDUNG (TELAAH KRITIS DLM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH PERIODE 2009-2014) 
67. PERANAN PEMERINTAH DESA DAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA KALIWADAS ADIWERNA TEGAL
68. PERANAN DPRD PERIODE 2004-2009 DALAM PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DI KABUPATEN BANTEN (STUDI TENTANG PARTISIPASI PUBLIK DALAM PEMERINTAHAN DAERAH) 
69. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP NETRALITAS PNS DARI KEANGGOTAAN PARPOL DI PROPINSI JAWA TENGAH 

70. PERANAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA SETELAH BERLAKUNYA UU NO 22 TH 1999 (ANALISIS YURIDIS TENTANG PENETEPAN PENSIUN OTOMATIS SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UU NO 22 TH 1999) 
71. PERANAN PEMERINTAH DAERAH KOTA YOGYAKARTA DALAM PEMBANGUNAN PARIWISATA BERWAWASAN LINGKUNGAN 
72. ANALISIS PELAKSANAAN RENCANA TATA GUNA TANAH DALAM PEMBANGUNAN PERKOTAAN DI KOTA SURABAYA
73. PELAKSANAAN TUGAS DAN PENGAWASAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA SETELAH BERLAKUNYA UU NO 22/99 TENTANG PEMERINTAH DAERAH
74. TINJAUAN YURIDIS TENTANG USULAN JABATAN AKADEMIK SEBELUM DAN SESUDAH SK MENKOWAS BANGPAN NO 38/KEP/MK WASPAN/8/1999 TGL 24 AGUSTUS 1999 
75. PELAKSANAAN PENGAWASAN ADMINISTRATIF OLEH PEJABAT YANG BERWENANG TERHADAP PERBUATAN PNS DI KANTOR REGIONAL 1 BKN (ANALISIS YURIDIS TERHADAP INPRES NO 15 TH 1983)

76. PENINGKATAN SUMBERDAYA MANUSIA APARATUR NEGARA DALAM RANGKA TERWUJUDNYA PEMERINTAH YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA BERDASARKAN PP 101 TH 2000 DI KABUPATEN PEMALANG
77. PELAKSANAAN PERDA NO 29 TH 2001 TTG PERIJINAN USAHA JASA KONSTRUKASI DI KABUPATEN CIREBON
78. PROSES PEMBENTUKAN KABUPATEN MAJALENGKA DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMERINTAH DI DAERAH AKUISI NASIONAL ARSIP ORDE BARU DAN KABINET REFORMASI PEMBANGUNAN DI KABUPATEN MAJALENGKA SEBAGAI UPAYA PENYELAMATAN DAN PENGAMANAN BAHAN PERTANGGUJAWABAN NASIONAL (ARSIP BIDANG HUKUM) 
79. PERAN BUPATI DALAM PENYELESAIAN KENAIKAN PANGKAT PNS SEBELUM DAN SESUDAH 
80. PELAKSANAAN UU NO 22 TH 1999 TENTANG PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR)


81. PERANAN UNIT PELAYANAN TERPADU SATU ATAP DLM BIDANG PERIZINAN MENDIRIKAN BANGUNAN  (IMB) DI KABUPATEN BANYUWANGI 
82. PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGADAAN PNS SETELAH DIBERLAKUKAN UU NO 22 TH 1999 (STUDI TENTANG PERATURAN PEMERINTAH NO II TH 2002 TENTANG PENGADAAN PNS) 
83. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN DAN FUNGSI BPD DESA SLATRI LARANGAN BREBES
84. PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN (STUDI KOMPARATIF PERTANGGUJAWABAN PRESIDEN SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD 1945) 
85. PELASANAAN UU NO 28 TH 1999 DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM DI LINGKUNGAN PNS GUNA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH (CLEAN GOVERNMENT)

86. PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA (TELAAH KRITIS TENTANG PELAKSANAAN UU NO 23 TH 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK) 
87. PERANAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DESA DI DESA TANJUNG KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN BREBES BERDASARKAN UU NO 22 TH 1999 
88. PERAN PENGAWASAN MASYARAKAT TERHADAP PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG
89. PERANAN LURAH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DESA TEMBOK LOR KECAMATAN ADIWERNA KABUPATEN TEGAL (STUDI PERBANDINGAN UU NO 5 TH 1979 DG UU NO 22 TH 1999) 
90. PERANAN PENGADILAN NEGERI DAN DINAS PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM PROSES PEWARGANEGARAAN BERDASARKAN UU NO 62 TH 1958 

91. PENGARUH REALISASI PERATURAN DAERAH NO 2 TH 1998 TENTANG PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN CIREBON
92. PERANAN DPRD PROPINSI SULAWESI UTARA DALAM PEMBENTUKAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH MENURUT UU NO 22 TH 1999 
93. PERAN PENGAWASAN MASYARAKAT TERHADAP PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BATANG
94. DEMOKRASI DI INDONESIA STUDI TERHADAP PENGATURAN PARTAI POLITIK MENURUT UU NO 2 TH 1999 UU NO 2 TH 1999 DAN UU NO 31 TH 2002
95.PELAKSANAAN PUTUSAN BERSAMA MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP, JAKSA AGUNG, KEPOLISIAN NEGARA RI TENTANG PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN SATU ATAP (TERPADU) DI KOTA SEMARANG

96. IMPLEMENTASI RETRIBUSI PELAYANAN IZIN PRAKTIK TENAGA KEPERAWATAN DALAM SISTEM KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN KUNINGAN 
97. PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NO 30 TH 1980 TENTANG DISIPLIN KERJA PNS SEBAGAI SALAH SATU SYARAT KENAIKAN PANGKAT DI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNJ JAKARTA
98. PERANAN DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PEMALANG
99. KEDUDUKAN TUGAS DAN WEWENANG MPR PASCA AMANDEMEN UUD 1945 (STUDI PERBANDINGAN)
100. PROSEDUR PENGAJUAN PENSIUN DINI PADA PT TELKOM BANYUMAS

Itulah 100 contoh judul skripsi Jurusan Hukum Tata Negara yang bisa Admin bagikan. Semoga bisa bermanfaat bagi Anda semua!

Posting Komentar untuk "100 Contoh Judul Skripsi Jurusan Hukum Tata Negara"

Berlangganan via Email